Respon Aliansi Gerakan Mahasiswa Unhas pada Aktor Omnibus Law

oleh -10 views
Aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa di Depan Pintu 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassa, Selasa (10/03/2020) | Merahnews.com - Assa Jauza

MERAHNEWS.COM | MAKASSAR – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Universitas Hasanuddin menyatukan keputusan untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law. Seruan aksi dilakukan tepat di pintu satu Universitas Hasanuddin (Unhas) pada pukul 15.00 – 18.00 Wita tadi. Para orator terpilih kemudian bergantian untuk menyampaikan orasinya terkait Omnibus Law. Demonstrasi berlangsung dengan tertib dibawah pengawasan pihak berwenang kampus dan adapula keamanan dari pihak kepolisian. Perancangan Omnibus Law ini dianggap sangat mengancam keresahan masyarakat karena bentuk undang-undang tersebut merupakan sesuatu yang asing bagi sistem hukum di Indonesia. Hal inilah yang kemudian melandasi para mahasiswa untuk turun kejalan sebagai kritikus kebijakan pemerintah.

Salah satu mahasiswa yang ikut terlibat dalam demonstrasi, Muhammad Nurwan Fauzan mengatakan bahwa, “Omnibus law adalah salah satu bentuk undang-undang yang terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan mejadi satu muatan. Yang menjadi masalah, bentuk undang-undang Omnibus law belum pernah diterapkan di Indonesia, dan tidak ada regulasi lanjutan untuk mengatur Omnibus law ini,“

Banyak dalih dan amanat pemerintah selaku aktor perancangan Omnibus law. Pernyataan kontradiksi dan konsistensi pemerintah banyak diragukan seiring proses pengesahan Omnibus Law menjadi kekhawatiran lain bagi mahasiswa. Muhammad Nurwan Fauzan, Mahasiswa Fakultas Hukum mengungkapkan terkait dalih pemerintah bahwa, “pemerintah juga menitikberatkan “pemangkasan regulasi” dengan adanya RUU Cipker (Cipta Kerja) dengan konsep Omnibus Law, tapi nyatanya dalam RUU tersebut akan memuat banyak penjabaran regulasi yang mengikutinya yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan hierarki lainnya dibawah undang undang yang membahas tata cara dalam melaksanakan undang-undang. Nah, pada kenyataannya, itu adalah sebuah dalih yang nonsense, dengan jumlah pasal yang banyak di dalam RUU cipker tersebut, maka akan lebih banyak lagi Aturan Pelaksana yang mesti dibuat“

Demonstrasi ini merupakan pra-kondisi dari Omnibus law yang akan terus dibahas oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa. MERAHNEWS.COM | ASSA JAUZA