Pemda Maros Siapkan Layanan Pengaduan Online untuk Masyarakat.

oleh
Pelaksanaan sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Ruang Rapat Sekda Maros, Rabu (12/9/2018). Foto: Fadiah Machmud

MERAHNEWS.COM|Maros – Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros menyelenggarakan sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Ruang Rapat Sekda Maros, Rabu (12/9/2018).

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari Pakta Integritas yang ditandatangani masing-masing Sekda Kab/Kota, termasuk Sekda Maros untuk Percepatan Keterhubungan dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang dilaksanakan pada 19 Juli 2018 lalu di Kantor Gubernur Sulsel.

Pemda Maros sendiri kemudian memroses SK Bupati tentang Pengelola LAPOR!, sebagai dasar memperoleh password atau akun yang kemudian disosialisasikan kepada 56 SKPD yang ada di lingkup Pemda Maros.

Menurut Provincial Advisor TRANSFOMASI-GIZ Sulsel, Fadiah Machmud, pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar LAPOR!-SP4N dan alasan pentingnya mekanisme pengaduan ini untuk dikelola.

“Kegiatan ini juga menjelaskan informasi umum tentang mekanisme pengelolaan pengaduan berdasarkan PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional,” katanya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maros, A. Davied Syamsuddin, menyampaikan bahwa masyarakat perlu disiapkan tempat untuk menyampaikan pengaduan, dan keluhannya perlu dikelola dengan prinsip mudah, cepat dan tuntas.

“Masyarakat perlu diberi kemudahan, agar mereka dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik.  Sebab keluhan mereka akan menjadi input perbaikan kebijakan pembangunan sektoral di Maros.”

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Sulsel, Warham A. Yusni, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi terkait pengelolaan LAPOR! Misalnya, beberapa SKPD mengalami perubahan nomenklatur, sedangkan struktur di LAPOR! masih menggunakan nomenklatur lama.

“Ini perlu penyesuaian, dan hambatan ini perlu disampaikan ke pengelola LAPOR! KemenPANRB,” tambahnya.

Menurutnya, hasil pengaduan yang terkelola dengan baik, memberi manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diperbaiki terus menerus, kepercayaan masyarakat atas pemerintahnya menjadi meningkat dan akuntabilitas publik dapat tercapai.

“Untuk memaksimalkan pengelolaan, maka penyelenggara wajib menyediakan sarana prasarana dan petugas pengaduan yang memiliki kompetensi dalam menangani dan menindaklanjuti pengaduan.”

Sejumlah tanggapan peserta disampaikan pada sesi tanya jawab. Dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa tersedia layanan “sms centre” di masing-masing Puskesmas, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri. Ia mempertanyakan bagaimana teknis koneksinya ke sistem LAPOR!.

Tanggapan lain dari Dinas PU yang menanyakan bahwa jika ada pengaduan atas nama Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang mewakili masyarakat, apakah bisa langsung ke kanal yang tersedia atau melalui Humas PU?

Sekretaris Bappeda Kabupaten Maros yang turut memberi tanggapan, menyatakan bahwa instansi yang membutuhkan informasi lanjutan tentang apa saja yang perlu dilakukan dan berkonsekuensi anggaran, bisa segera merencanakannya pada tahun Anggaran 2019.

“Sebagai langkah awal, Kabupaten Maros menyiapkan SDM pengelola pengaduan dan sarana pendukungnya. Ini penting untuk memberikan jaminan kepastian agar pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat dapat tercapai,” ungkap Fadiah.*

MERAHNEWS.COM|WAHYUCH