Terkait Sengketa Tanah Warga versus TNI, Ini Tuntutan Aliansi Bara-Barayya

oleh
Aksi warga dan Aliansi Bara-Barayya terkait sengketa tanah dengan TNI AD di Makassar. Foto: Istimewa.

MERAHNEWS.COM|MAKASSAR –Menjelang pembacaan putusan perkara konflik tanah antara warga Bara-Barayya Makassar versusTNI Kodam XIV di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (24/7/2018),Aliansi Bara-Barayya dalam rilisnya kepada media menyampaikan fakta hukum dan tuntutan, Senin (23/7/2018).

Sejumlah fakta hukum yang disampaikan, antara lain: Pertama, tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh tergugat warga Bara–Barayya bukan tanah okupasi Asrama TNI-AD.

“Fakta ini berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan, yang menerangkan bahwa warga Bara-Barayya telah tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1960-an berdasarkan kepemilikan surat–surat yang sah seperti Akta Jual Beli, Izin Mendirikan Bangunan maupun surat Pajak Bumi dan Bangunan,” ungkap rilis tersebut.

Tanah sengketa tersebut dinilai tidak pernah dikuasai oleh Kodam XIV Hasanuddin, baik digunakan untuk penempatan barak TNI maupun fasilitas umum TNI. Sebab, dari awal tanah sengketa telah dikuasai oleh tergugat dan tidak pernah dipersoalkan oleh Kodam XIV Hasanuddin.

“Tergugat warga Bara-Barayya juga bukan pensiunan TNI, sehingga sama sekali tidak punya hubungan hukum dengan Kodam XIV Hasanuddin.”

Kedua, letak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 atas namaMoedhinong Daeng Matika yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah tidak jelas, sebab penggugat tidak mampu menunjukkan letak (batas-batas) SHM tersebut baik dalam pembuktian selama persidangan maupun dalam sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa.

“Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, membuktikan bahwa tanah yang disengketakan adalah salah objek. Sejak awal Nurdin Dg. Nombong bersama Kodam XIV Hasanuddin secara sewenang-wenang ingin menggusur paksa warga Bara-Barayya dari tanah yang mereka kuasai secara sah menurut hukum.”

Berdasar fakta-fakta hukum tersebut, Aliansi kemudian menyatakan sejumlah tuntutan.

Pertama, meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

“Kami juga meminta Majelis Hakim tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin mempengaruhi independensi serta harkat dan martabat hakim.”

Tuntutan selanjutnya adalah meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar tidak ragu memberikan keadilan kepada warga Bara-Barayya.

Mereka yang tergabung dalam aliansi ini antara lain: LBH Makassar, Individu Merdeka, FORMAT, Fosis UMI, Pembebasan, Komunal, PMII Rayon FAI UMI, FMK, WALHI Sulsel, KPA Sulsel, Pembaru, BEM Ekonomi UIN, BEM Pertanian, LPO, Srikandi dan HIMAHI Unhas.* 

MERAHNEWS.COM|WAHYUCH