Faktor Kritis Penyelenggara Pemilu

oleh

Opini : Helmi Halim

MERAHNEWS – Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan salah satu mekanisme terpenting untuk membentuk kompetisi politik, karena ia adalah, mengutip Giovanni Sartori ‘instrumen politik yang dapat dibentuk yang paling spesifik’. Artinya ia dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilu dapat secara efektif menentukan siapa yang terpilih dan siapa yang memperoleh kekuasaan.

Karena itu Pemilu adalah sebuah taruhan yang mahal, kredibilitas pemilihan umum berkaitan dengan masalah stabilitas, jangan sampai pemilihan umum menjadi bumerang malah menjadi sumber konflik sosial dan kekerasan sosial. Makanya diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang bisa meyakinkan persepsi publik tentang kompetensi dan ketidakberpihakan para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tujuan utama dari penyelenggara Pemilu adalah untuk mengantarkan sebuah Pemilu yang bebas dan adil kepada para pemilih. Karena itu harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif. Mereka harus meyakinkan publik bahwa integritas setiap proses Pemilu bebas dari oknum-oknum yang tidak kompeten dan ingin berbuat curang. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut tentu akan mengacau-balaukan persepsi publik pada kompetensi dan ketidakberpihakan penyelenggara Pemilu.

Untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, ada beberapa faktor kritis yang harus menjadi titik perhatian, yaitu : Pertama, kemandirian dan ketidakberpihakan. Penyelenggara Pemilu harus berfungsi tanpa bias dan atau kecenderungan politis.

Kedua, efisiensi. Hal ini menjadi penting dalam proses Pemilu karena ketika terjadi masalah teknis yang dapat mengarah pada kericuhan dan pelanggaran hukum di lapangan maka untuk menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu perlu mengambil langkah yang efisien dalam penyelesaian masalah tersebut.

Ketiga, profesionalitas. Penyelenggara Pemilu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur pemilihan umum dan Filosofi pemilihan umum yang bebas dan adil.

Keempat, tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada. Pemahaman mengenai aturan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atau pertikaian antar peserta Pemilu atau relasi pengaturan para penyelenggara Pemilu dan atau lembaga negara lainnya.

Kelima, transparan. Kredibilitas dari proses pemilihan umum secara substansial tergantung pada semua pihak.

Hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian semua pihak terutama para penyelenggara Pemilu agar dapat mewujudkan sebuah Pemilu yang bebas, jujur dan adil.

Menyoroti penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dalam hal ini penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan pada 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten yang merupakan sebuah proses demokrasi yang harus dijunjung tinggi.

Kredibilitas penyelenggara Pemilu dan netralitas birokrasi sangat diperlukan dalam membangun kualitas hasil dan proses Pilkada. Rekapitulasi suara hasil Pilkada serentak dilakukan secara berjenjang merupakan salah satu faktor kritis dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain memastikan ketaatan penyelenggara terhadap prosedur dan keakuratan data, KPU juga harus memberikan jaminan transparansi rekapitulasi suara dan memiliki komitmen menjaga suara pemilih. KPU harus membuka ruang kepada peserta Pilkada dan Pengawas Pemilu untuk mengajukan keberatan dan melakukan koreksi. Masyarakat juga harus mengawal suara dari tempat pemungutan suara yang direkapitulasi.

Selain itu, masyarakat juga harus diberikan akses secara luas terhadap hasil Pemilu di tingkat TPS dengan mengunggah salinan C1 pada website KPU, agar semua orang bisa mencocokkan data rekapitulasi dengan C1 yang diunggah di website KPU.

Rekapitulasi suara yang dilakukan setiap tingkatan harus dipastikan semuanya bisa berjalan transparan tanpa ada kecurangan atau politik transaksional. Pergerakan atau tahapan rekapitulasi suara memang sangat rentan dimanipulasi dan dilakukan penggelembungan suara.

Jangan sampai pilihan politik rakyat dirusak dengan menghalalkan segala cara.

Dan pada akhirnya Pemilu haruslah menjadi pesta rakyat untuk membentuk persatuan bangsa dan bukan malah menjadi pemecah belah bangsa.

Penulis: Helmi Halim (Pemerhati masalah sosial dan politik).

MERAHNEWS.COM | Wahyuch