Setya Novanto Tersangka, Konstelasi Politik Sulsel Berubah

MERAHNEWS.COM | MAKASSAR — Penetapan status tersangka  terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Senin (17/7/2017) diprediksi akan berdampak pada konstelasi politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang Pilkada Serentak 2018 mendatang.

Prediksi tersebut disampaikan oleh pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Arqam Azikin saat dihubungi malam tadi (17/7/2017). Arqam yakin, Situasi Politik Nasional, pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka akan mengubah eskalasi Politik di Sulawesi Selatan,

“Setya Novanto bisa saja akan menyebut nama Anggota DPR RI lain yang terlibat pada kasus e-KTP pada momen pemeriksaan KPK sebagai Tersangka” tutur Arqam.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar ini memprediksi,  Nurdin Halid (NH) kemungkinan besar akan menduduki posisi Pelaksana Ketua Umum Partai Golkar.

“Rival terberatnya ada 2 figur yaitu Luhut B Panjaitan, dan Airlangga” ujra Arqam.

Dia menambahkan, DPP Partai Golkar akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (MunasLub). Jika  Nurdin Halid yang PLT Ketua Umum DPP Golkar kata Arqammaka posisi Calon Gubernur Sulsel akan terganti sebab NH dipastikan tidak mampu menjalankan 2 agenda politik secara bersamaan.

Nah, dalam sistuasi seprti itu kata Arqam, kedua calon Gubernur Sulsel 2018, Nurdin Abdullah dan Agus Arifin Nu’mang punya peluang besar mengendarai Partai Golkar dan  secara otomatis posisi Wakil Gubernur Sulsel usungan Partai Beringin ini bisa berganti, Terang Arqam.

Arqam memprediksi, Cagub Sulsel 2018 yang akan bertarung lewat pintu partai Golkar nanti hanya akan melibatkan  tiga tokoh  yaitu; Nurdin Abdullah (NA),  Ichsan Yasin Limpo (IYL), dan Agus Arifin Nu’mang (AAN). Demikian halnya, posisi Calon Bupati dan Walikota usungan Partai Golkar Sulawesi Selatan pun akan berubah.

Baca  Gowa Raih Penghargaan LH dari Pemprov

Alumnus Komunikasi Unhas ini menyarankan agar Setnov sebaiknya mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI agar tidak menjadi beban politik bagi Lembaga Parlemen Indonesia. MERAHNEWS.COM | ARIB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.