Program BLC-Pro Fak Hukum Unhas Lolos Tahap Pendanaan Ristekdikti

MERAHNEWS.COM | MAKASSAR — Program ”BLC-Pro: Sarana Edukasi Hukum dan Penguatan Nilai-nilai Kearifan Lokal Melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Masyarakat Desa Bontokanang” berhasil lolos dalam tahapan pendanaan program  Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M) yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Tekonologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (Ristek Dikti).

Program yang dibentuk oleh 5 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu: Ahmad Yani, Arsyik, Fauzan Cakra Dermawan Luawo, Galang Ramadhan dan Ramdan Yulia Saputra di bawah bimbingan Amaliyah SH, MH ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum melalui program Edukasi Hukum BLC-Pro serta menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan penggunaan mediasi sebagai bentuk nilai-nilai luhur yang mesti dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Program ini dilaksanakan di Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Desa ini memiliki penduduk terbesar di Kecamatan Galesong Selatan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 4.164 jiwa, tersebar dalam 924 rumah tangga. Mata pencaharian dominan adalah nelayan dan petani.

Masyarakat Desa Bontokanang masih tergolong masyarakat miskin. Di desa ini terdapat 584 Kepala keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat desa ini tergolong sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan ketaatan hukum yang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain tingginya angka perkawinan di usia dini, kurangnya kesadaran menjalankan peraturan-peraturan desa (membayar pajak dan retribusi daerah), masih maraknya terjadi perusakan lingkungan, khususnya pengerusakan lingkungan laut (bom ikan), serta masih minimnya penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Program ini dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, yaitu:

Pertama, melakukan mappatabe’ (bertamu dan meminta izin serta berkoordinasi) kepada Kepala Desa Bontokanang.

Kedua, melakukan peninjauan lapangan dan pengenalan program kepada masyarakat desa Bontokanang.

Baca  Dinas Pariwisata Latih Staf Pengelola Hotel

Ketiga, pendirian dan Pelaksanaan Program Bontokanang Legal Clinic (BLC) oleh pelaksana program dan pemerintah desa, mewadahi pengaduan masyarakat dan khususnya memfasilitasi penyelesaian sengketa warga dengan menggunakan mekanisme mediasi sebagai alternative dispute resolution (ADR) dan diharapkan dapat mengurangi frekuensi pengajuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk seterusnya.

Keempat, penyuluhan dan Diskusi Publik dengan elemen masyarakat sasaran pada 4 materi Edukasi Hukum yang terbagi atas:

1). Penguatan Nilai-nilai Kearifan Lokal Melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR)
2). Pernikahan Tepat Guna
3). Pajak dan Retribusi Desa, dan
4). Pelestarian Ekosistem Laut sebagai Wujud Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia.

Tahapan berikutnya, atau tahapan kelima, pelatihan Relawan BLC-Pro tahap I dan II: pengkaderan dan pelatihan relawan BLC-Pro yang terdiri atas tiga orang warga desa, yaitu: Muhammad Syarifuddin, S.Pd., Haeranah, dan Daeng Bella, sebagai representasi dari tokoh masyarakat.

Pelatihandilakukan dengan mekanisme diskusi, tanya jawab dan pemberian modul pelatihan pada 4 materi Edukasi Hukum yang diberikan sebelumnya kepada masyarakat desa Bontokanang.

Tahapan terakhir atau tahapan keenam adalah penutupan program dilakukan oleh Kepala Desa Bontokanang dengan melakukan penandatanganan pada pakta integritas dengan tim BLC-Pro pada tanggal 3 Juni 2017.

Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah desa untuk tetap menjadikan mediasi sebagai pintu utama dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh masyarakat dan berusaha sebaik mungkin untuk menekan angka penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi untuk ke depannya. MERAHNEWS.COM | AINUN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.